Dua Sisi Mata Uang: Strategi Kemendes-KKP Dongkrak Kesejahteraan Nelayan

Jakarta - Inisiatif pembangunan desa pesisir memasuki babak baru dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Metafora "dua sisi mata uang" yang diungkapkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menggambarkan hubungan simbiosis antara kementeriannya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan antara Yandri Susanto dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menghasilkan komitmen untuk menyinergikan program prioritas nasional, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KKP) dan Desa Tematik (Kemendes PDT), dalam satu kerangka pemberdayaan yang komprehensif.

Komitmen ini telah dijabarkan dalam tindakan formal sebelum pertemuan tersebut, yaitu dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua kementerian. MoU tersebut menjadi pondasi hukum bagi kolaborasi untuk membangun desa dan daerah tertinggal sebagai penopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penandatanganan ini merefleksikan kesadaran bahwa banyak desa di Indonesia yang potensinya bersinggungan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan, namun memerlukan intervensi yang terkoordinasi untuk berkembang.

Pada tataran konsep, integrasi antara Kampung Nelayan Merah Putih dan Desa Tematik merupakan paduan yang logis. Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung produksi perikanan yang modern, seperti dermaga, gudang beku, dan tempat pelelangan ikan. Sementara itu, program Desa Tematik dari Kemendes PDT membingkai pembangunan tersebut dalam konteks penguatan identitas dan kelembagaan desa berdasarkan keunggulan lokal, yang dalam hal ini adalah komoditas perikanan tertentu seperti nila, lele, atau ikan mas.

Elemen kunci yang menjadi perekat kedua program ini adalah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola fasilitas di Kampung Nelayan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi ruh dari program Desa Tematik. KKP secara aktif membina kelompok nelayan dan pembudidaya untuk bergabung ke dalam koperasi, sekaligus memastikan koperasi tersebut dapat menjalankan enam usaha wajib, termasuk gerai sembako dan simpan pinjam.

Progres implementasi program terus dipantau langsung oleh pimpinan tertinggi. Menteri Trenggono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih telah mencapai progres 45 persen per November 2025. Angka ini menunjukkan percepatan yang signifikan mengingat program yang merupakan arahan presiden ini menargetkan pembangunan 1.100 kampung nelayan secara keseluruhan.

Respons dari daerah pun sangat positif. Pemerintah daerah berlomba mengajukan proposal dan memastikan kelengkapan administrasi lahan untuk menjadi calon lokasi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, terpilihnya suatu lokasi sangat bergantung pada pemenuhan kriteria, terutama status lahan yang clean and clear . Hal ini menunjukkan bahwa program dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

Melalui kolaborasi yang dijuluki "dua sisi mata uang" ini, pemerintah berupaya menciptakan model pembangunan desa pesisir yang lengkap. Satu sisi membangun fisik dan ekonomi berbasis potensi laut, sisi lainnya membangun manusia dan kelembagaan sosialnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan transformasi yang terjadi tidak sekadar fisik, tetapi juga mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia dalam jangka panjang.

Baca Juga: SDM Unggul Dan Sehat: Strategi PT Vale Di Sorowako Melalui Pendidikan Dan Kesehatan

---

Tag Analisis Program Desa Ketahanan Pangan Nasional MoU Kemendes KKP Pemberdayaan Nelayan Strategi Kolaborasi Pemerintah Transformasi Ekonomi Pesisir